Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia 
serta sebuah bangsa maupun negara. Agar kelak mampu memikul tanggung jawab 
yang teramat besar, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya 
untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan 
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari segala bentuk 
kekerasan dan diskriminasi. 
Untuk menjamin terlaksananya upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus 
anak tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “Negara, Pemerintah Pusat, 
dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati 
pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, 
etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau 
mental”. Pada Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) disebutkan pula bahwa “Pemerintah 
Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan dan 
mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di 
daerah melalui pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)”. 
Guna mempercepat perwujudan KLA di Indonesia, Kementerian PP dan PA RI 
secara terus menerus dan berkesinambungan telah mengevaluasi KLA melalui 
pemberian penghargaan kepada kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota 
yang mampu mengintegrasikan komitmen dan sumber daya yang dimiliki untuk 
mewujudkan KLA secara paripurna didaerahnya masing-masing. Di Provinsi Riau 
sejak diperkenalkan KPPPA RI pada tahun 2006 hingga tahun 2012 dimana evaluasi 
KLA dilaksanakan per-dua tahun sekali, belum ada Kabupaten/Kota yang meraih 
penghargaan KLA yang diklasifikasikan dalam 5 tingkatan mulai dari : (1) Pratama, 
(2) Madya, (3) Nindya, (4) Utama dan (5) KLA. Barulah pada tahun 2013 
Kabupaten Siak menjadi satu-satunya Kabupaten/Kota di Provinsi Riau sebagai 
penerima penghargaan KLA tingkat Pratama. 
Adapun Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang telah meraih penghargaan KLA 
hingga tahun 2021 adalah:
TAHUN 2013
Tingkat Pratama (3) Kabupaten Siak, Kota Dumai dan Kota Pekanbaru
TAHUN 2015
Tingkat Pratama (4) Kabupaten Siak, Kota Dumai, Kota Pekanbaru 
dan Kabupaten Bengkalis
TAHUN 2017
Tingkat Pratama (3) Kota Pekanbaru, Kabupaten Bengkalis dan 
Kabupaten Indragiri Hulu
Tingkat Madya (2) Kabupaten Siak dan Kota Dumai
TAHUN 2018 (evaluasi mulai dilakukan setiap tahun)
Tingkat Pratama (5) Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hulu, 
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar dan 
Kabupaten Indragiri Hilir
Tingkat Madya (3) Kabupaten Siak, Kota Dumai dan Kota Pekanbaru
TAHUN 2019
Tingkat Pratama (5) Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelalawan, 
Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hilir dan 
Kabupaten Kepulauan Meranti
Tingkat Madya (2) Kabupaten Indragiri Hulu dan Kota Dumai
Tingkat Nindya (2) Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak
TAHUN 2020 Ditiadakan karena Pandemi Covid-19
TAHUN 2021 (Akumulasi 2020-2021)
Tingkat Pratama (4) Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelalawan, 
Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten 
Kepulauan Meranti
Tingkat Madya (4) Kabupaten Indragiri Hulu, Kota Dumai, 
Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu
Tingkat Nindya (2) Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak
Sedangkan pada Evaluasi KLA Tahun 2022, didapatkan hasil sebagai berikut :

Siak nilai : 986,40 98,64 832,50 84,40 Utama
Pekanbaru nilai: 957,75 95,75 668,85 69,84 Nindya
Indragiri Hulu nilai : 946,70 94,62 709,20 74,95 Nindya
Kep. Meranti nilai : 942,50 94,25 679,50 72,10 Nindya
Dumai nilai: 931,25 93,13 651,25 69,93 Nindya
Pelalawan nilai : 863,85 86,39 479,90 55,55 Madya
Rokan Hilir nilai : 864,95 86,50 566,75 65,52 Pratama
Rokan Hulu nilai: 820,10 82,01 485,13 59,15 Madya
Indragiri Hilir nilai : 842,40 84,24 616,59 73,19 Madya
Kampar nilai : 803,55 80,36 511,55 63,66 Madya
Bengkalis nilai : 743,90 74,35 534,25 71,82 Pratama
Kuantan Singingi nilai : 720,95 72,10 371,30 51,50 -
Dari data-data diatas tergambar adanya Komitmen untuk mewujudkan KLA di 
Kabupaten/Kota se Provinsi Riau. Hal ini terlihat dari capaian setiap tahun evaluasi 
yang dilakukan KPPPA RI, dimana partisipasi Kabupaten/Kota di Provinsi Riau 
mengalami peningkatan baik secara jumlah maupun kategori peringkat. 
Untuk meningkatkan komitmen dan raihan prestasi dalam pengembangan program 
KLA tersebut diperlukan pendampingan yang intens dari Pemerintah Provinsi sesuai 
kewenangan yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana 
peran Pemerintah Provinsi adalah sebagai pembina dan pengkoordinasi antar 
wilayah (supervisor), mulai dari tahap perwujudan, pengembangan hingga pelaporan 
evaluasi kabupaten/kota diwilayahnya masing-masing. Sehubungan hal tersebut
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Riau memandang perlu menyediakan 
ruang sharing dan diskusi guna pembaharuan informasi terkait kebijakan 
pengembangan serta evaluasi pelaksanaan KLA Tahun 2022 melalui kegiatan Rapat 
Koordinasi Teknis Percepatan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) se-Provinsi Riau Tahun 2022.